medianusantara-news.com - Nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang turut dihadirkan dalam sidang perselisihan Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) disapa Staf Khusus Presiden Dini Purwono. Ia menggarisbawahi, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu 2024.
“Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan terhadap gugatan terkait hasil Pemilu 2024. Peserta pemilu yang menolak penetapan KPU pemilu pada Kamis, 28/3/2024, mempunyai proses hukum dan jalur konstitusional yang harus ditempuh berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan kepada pihak-pihak yang terlibat perlu memberikan bukti-bukti yang mendukung tuntutan yang dilontarkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Istana belum menerima bukti-bukti yang mendukung dakwaan yang dilontarkan dalam persidangan.
“Dalam setiap upaya hukum diketahui dan berlaku asas umum bahwa siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalil atau tuduhan tersebut,” ujarnya.
Jadi, kita lihat saja bagaimana proses pembuktiannya di persidangan dan kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
Menurut Dini, pemerintah belum mempunyai rencana membangun pertahanan. Ia mengklaim pemerintah menilai tidak perlu campur tangan dalam persidangan persoalan pemilu 2024.
“Ya, pemerintah tidak melihat ada relevansinya dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pemilu presiden sehingga tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi,” kata Dini.
Sebelumnya, Bambang Widjajanto dari Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut mengkampanyekan pasangan calon (paslon) peringkat kedua, Prabowo. Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bambang menyatakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 27 Maret 2024, “Presiden Jokowi rupanya juga mengerahkan atau setidaknya mengizinkan beberapa menteri kabinet untuk terlibat dalam kampanye pasangan calon 02 serta pejabat negara lainnya dalam upaya untuk melakukan hal tersebut. memenangkan kontes."
“Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan terhadap gugatan terkait hasil Pemilu 2024. Peserta pemilu yang menolak penetapan KPU pemilu pada Kamis, 28/3/2024, mempunyai proses hukum dan jalur konstitusional yang harus ditempuh berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan kepada pihak-pihak yang terlibat perlu memberikan bukti-bukti yang mendukung tuntutan yang dilontarkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Istana belum menerima bukti-bukti yang mendukung dakwaan yang dilontarkan dalam persidangan.
“Dalam setiap upaya hukum diketahui dan berlaku asas umum bahwa siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalil atau tuduhan tersebut,” ujarnya.
Jadi, kita lihat saja bagaimana proses pembuktiannya di persidangan dan kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
Menurut Dini, pemerintah belum mempunyai rencana membangun pertahanan. Ia mengklaim pemerintah menilai tidak perlu campur tangan dalam persidangan persoalan pemilu 2024.
“Ya, pemerintah tidak melihat ada relevansinya dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pemilu presiden sehingga tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi,” kata Dini.
Sebelumnya, Bambang Widjajanto dari Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut mengkampanyekan pasangan calon (paslon) peringkat kedua, Prabowo. Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bambang menyatakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 27 Maret 2024, “Presiden Jokowi rupanya juga mengerahkan atau setidaknya mengizinkan beberapa menteri kabinet untuk terlibat dalam kampanye pasangan calon 02 serta pejabat negara lainnya dalam upaya untuk melakukan hal tersebut. memenangkan kontes."
Social Media