Media Nusantara News - Pada tahun 2015 hingga 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) akan terus mengusut kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. Salah satu tersangka, Harvey Moeis, rumahnya diperiksa tim penyidik.
Di ruang kerjanya pada Senin, 4 Januari 2024, Kuntadi Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Jampidsus menyatakan, “Kami juga melakukan penggeledahan di kediaman Saudara HM dan apa hasilnya yang kami tunggu.”
Benar, penggeledahan sedang dilakukan di Pakubuwono, kata dia.
Dalam kasus ini, Harvey adalah tersangka keenam belas. Jaksa telah menahan pasangan Sandra Dewi.
Harvey, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, menginstruksikan PT RBT menghubungi beberapa perusahaan smelter atau pelompat timah yang terlibat dalam kasus ini.
Harvey juga pernah berkomunikasi dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani saat menjabat sebagai Utama Direktur PT Timah. Komunikasi Maksud Harvey dengan Mochtar adalah untuk mengakomodir kegiatan pertambangan pembohong di wilayah Timah, yakni melalui metode sewa-menyewa alat pembersih timah.
“Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan maksudnya,” kata Kuntadi.
Pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal di Provinsi Bangka Belitung adalah kejagung mengusut kasus ini. Hasil karya tersebut dijual kembali kepada PT Timah Tbk agar berpotensi menciptakan kekayaan negara.
Rumah Harvey Moeis digeledah oleh Kejaksaan Agung, dan sebuah kendaraan mewah Rolls-Royce serta MINI Cooper dirampas. Rolls-Royce mewah itu sudah diangkut ke Kejaksaan.
Saat diverifikasi, Senin malam, 4 Januari, Kuntadi menyatakan, Benar (mobil Rolls-Royce disita), dan MINI Cooper.
Sedan Rolls-Royce dan truk derek itu tiba di Kejagung sekitar pukul 22.50 WIB, pantauan detikcom. Diduga hadiah dari Harvey Moeis, mobil tersebut sepertinya tidak memiliki plat nomor.
Jaksa Agung Memblokir Rekening Harvey Moeis
Akun Harvey juga dinonaktifkan oleh tim investigasi. Menurut Kejagung, pembatas tersebut sudah ada sejak lama.
“Pada awal penyelidikan, pemblokiran (akun) sudah cukup lama, tidak hanya hari ini saja. Dan terus berkembang,” kata Kuntadi, Senin, 1/4.
Social Media