Medianusantara News - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peristiwa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan tuntutannya terhadap hasil Pilpres 2024 santer diberitakan. Terungkap, gugatan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD semuanya dibatalkan.
Sebuah artikel bertajuk “Pengadilan Indonesia menolak gugatan pemilu presiden” pernah ditulis oleh media AFP, misalnya. Tuduhan bahwa “peraturan diubah secara tidak adil” memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo (Jokowi), menantang Prabowo Subianto untuk posisi wakil presiden (wapres). Hal inilah yang menjadi awal munculnya pernyataan ini.
“Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Senin menolak gugatan terhadap pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, setelah saingan utamanya menuduh peraturan diubah secara tidak adil untuk memungkinkan putra pemimpin yang akan keluar itu mencalonkan diri sebagai wakil presiden,” lapor pers pada hari Selasa ( 23/04/2024).
“Prabowo, 72, dikukuhkan pada bulan Februari sebagai pemimpin berikutnya dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mengalahkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan saingan ketiganya (Ganjar Pranowo) dengan 58,6% suara,” katanya.
“Kampanye presiden terpilih banyak diwarnai tudingan bahwa pemimpin yang akan segera habis masa jabatannya, Joko Widodo alias Jokowi, telah ikut campur dalam upaya mendukung kampanye Prabowo,” ujarnya.
“Dia dituduh merekayasa perubahan peraturan yang memungkinkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden.”
Hal ini menjelaskan bagaimana pengadilan tidak menemukan bukti adanya nepotisme atau keterlibatan pemerintah. Ada pula komentar dari Agung Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Mahkamah menolak eksepsi untuk seluruhnya.” menolak seluruh tuntutan kasasi.”
Kisah serupa juga dilaporkan oleh Reuters. Sebuah cerita berjudul "Pengadilan Indonesia menolak gugatan pemilu, menjunjung kemenangan Prabowo" ditulis oleh media. Ada anggapan bahwa keputusan ini akan mengakhiri semua tantangan terkait pemilu di Indonesia.
“Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada bukti kecurangan sistematis dan campur tangan presiden, dan tidak ada lembaga negara, pejabat daerah, dan bantuan sosial yang dikerahkan untuk mempengaruhi pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu,” menurutnya.
“Secara keseluruhan permohonan penggugat tidak memiliki dasar hukum,” ujarnya menegaskan kembali gugatan Suhartoyo.
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat,” imbuh laman itu.
Reaksi Anies dan Ganjar pun terkesan. Dalam video pidatonya disebutkan Anies berjanji akan mewujudkan pergantian pemerintahan secara damai, dan Ganjar mendoakan pemenang yang beruntung.
Anies mengatakan dalam pidato video bahwa dia berkomitmen terhadap transisi pemerintahan secara damai dan menyebut Prabowo seorang patriot dan menambahkan bahwa keputusan pengadilan menandai berakhirnya pemilu, menurut Reuters.
Tanggapan Istana Jokowi pun diumumkan. Merujuk pernyataan Juru Bicara Ari Dwipayana, Istana Kepresidenan disebut menghormati pilihan MK dan akan membantu transisi presiden terpilih.
Penolakan "banding" Anis dan Ganjar oleh MK juga diliput oleh media Singapura Channel News Asia (CNA). Berita khusus bertajuk “Pengadilan Tinggi Indonesia Tolak Banding Saingan Presiden Anies, Ganjar Terhadap Kemenangan Pilkada Prabowo” bahkan sempat dirilis media.
“Putusan pemilu yang tidak dapat diajukan banding dan merupakan upaya hukum final bagi Anies dan Ganjar, berarti hasil pemilu presiden tetap dipertahankan, membuka jalan bagi Prabowo untuk menjadi presiden berikutnya,” lapor media tersebut.
Pengamat politik lokal dari wadah pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, juga turut menyumbangkan analisisnya. Hal ini tergambarkan bagaimana tindakan Prabowo setelah keputusan ini.
“Pak Prabowo akan berusaha mengajak lawan politiknya untuk bekerja sama karena membutuhkan koalisi yang besar,” ujarnya.
Tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan program kampanye, guna menciptakan stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional, kata dia.
Ia menjelaskan apa yang akhirnya menimpa Anis dan Ganjar. Ia menilai bergabungnya Anies ke pemerintahan Prabowo tidak ada gunanya.
“(Terutama) jika dia ingin mengikuti pemilihan gubernur November mendatang atau bahkan pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2029,” ujarnya di laman tersebut.
Pak Anies populer di Jakarta dan berpotensi mencalonkan diri lagi, ujarnya.
Ia memperjelas status Ganjar dengan mengatakan, "Bagaimana karirnya ke depan tergantung instruksi Megawati dan posisi PDI-P di pemerintahan selanjutnya."
Yang pasti Puan (putri Megawati dan Ketua DPR) diberi amanah (oleh Megawati) untuk menjajaki berbagai kemungkinan dan berkomunikasi dengan parpol, ujarnya.
Social Media