Media Nusantara News - Akhirnya, Presiden Jokowi mengungkapkan pendapatnya mengenai peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi banyak kementerian dan lembaga, serta munculnya desakan dari masyarakat untuk Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mengundurkan diri.
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan untuk Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kominfo semakin kuat setelah Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) memulai petisi melalui platform change.org pada 26 Juni 2024. Petisi berjudul "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" telah berhasil mendapatkan dukungan dari 22.177 warga net.
Serangan siber terjadi pada PDNS 2 di Surabaya, yang disebabkan oleh ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Akibatnya, mulai Kamis, 20 Juni 2024, layanan publik termasuk imigrasi tidak dapat diakses. Safenet mencatat bahwa setidaknya 282 instansi pemerintah yang menggunakan PDNS mengalami dampak dari serangan ini.
Pemerintah telah menargetkan pemulihan sistem PDNS 2 di Surabaya selesai dalam bulan ini. Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya memiliki cadangan data nasional sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi insiden serupa di masa depan.
"Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tidak terkaget-kaget," katanya.
Presiden menyatakan bahwa telah melakukan evaluasi terhadap kejadian peretasan menggunakan ransomware yang menyebabkan server beberapa lembaga dan kementerian mengalami gangguan total.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi," katanya.
Kepala Negara menambahkan bahwa serangan terhadap data nasional tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di dunia.
"Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Peristiwa serupa juga dialami oleh beberapa negara maju dalam beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat pada tahun 2004, Rusia pada tahun 2019, Cina pada tahun 2019, Prancis pada tahun 2021, Brasil pada tahun 2020, Inggris pada tahun 2017, Jerman pada tahun 2019, Italia pada tahun 2018, dan Kanada pada tahun 2022.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mewajibkan semua kementerian, lembaga, dan instansi untuk mencadangkan data, termasuk menggunakan cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam.
Hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan di lokasi fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga berupaya melindungi data secara berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Social Media