Jurist Tan, Mantan Staf Khusus Nadiem, Segera Masuk Daftar DPO

medianusantara-news.com -- Jurist Tan, yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tengah menghadapi ancaman serius dari penegak hukum. Ia dikabarkan akan segera ditetapkan sebagai buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh aparat kepolisian terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus hukum yang mencuat belakangan ini.

Pihak kejaksaan menyatakan bahwa penetapan DPO terhadap Jurist Tan dilakukan karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya paksa agar proses hukum dapat terus berjalan sesuai ketentuan.

Kasus yang menjerat Jurist Tan dikabarkan menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan saat ia masih menjabat sebagai staf khusus. Meski belum ada pernyataan resmi soal rincian kasusnya, informasi yang beredar menyebutkan adanya indikasi pelanggaran hukum berkaitan dengan pengelolaan dana program pendidikan.

Penyidik saat ini sedang menelusuri keberadaan Jurist Tan karena hingga kini belum diketahui secara pasti lokasi terakhirnya. Beberapa sumber menduga ia telah meninggalkan wilayah hukum Indonesia, sehingga kerja sama dengan Interpol menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum memberikan komentar resmi atas perkembangan kasus mantan stafnya itu. Namun, pejabat di lingkungan Kemendikbud menegaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan kebijakan kementerian secara institusional.

Sementara itu, publik mendesak agar aparat hukum bersikap tegas dan transparan dalam penanganan kasus ini. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi jika menyangkut mantan pejabat publik yang pernah memegang posisi strategis.

Jika penetapan DPO ini benar-benar dilakukan, maka Jurist Tan akan masuk dalam daftar pengejaran aparat hingga ke luar negeri. Penegakan hukum terhadap kasus ini diharapkan bisa memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas lembaga pemerintahan di mata masyarakat.