medianusantara-news.com - Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Barat menyoroti lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Mereka menilai, meski program ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, namun pengawasan yang kurang ketat dapat menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
Menurut salah satu anggota dewan, distribusi MBG di beberapa wilayah tidak berjalan maksimal karena lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak pelaksana. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Selain soal distribusi, kualitas bahan pangan yang diberikan juga menjadi perhatian serius. DPRD menekankan agar pemerintah benar-benar memastikan bahan pangan yang disalurkan dalam program MBG sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
Anggota DPRD juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran. Dengan dana yang cukup besar, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program ini dijalankan secara efektif dan efisien.
Mereka mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat mekanisme pengawasan, baik melalui audit internal maupun dengan melibatkan pihak independen. Langkah ini diharapkan mampu mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
Selain itu, dewan juga meminta adanya evaluasi berkala terhadap program MBG. Evaluasi ini dinilai penting untuk mengukur capaian sekaligus menemukan kendala yang perlu segera diperbaiki agar program lebih tepat guna.
Dengan adanya kritik dan masukan dari DPRD, diharapkan pemerintah Kalimantan Barat dapat meningkatkan pengawasan serta memperbaiki pelaksanaan program MBG. Hal ini bertujuan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.
Social Media